Wabup Lumajang: Melahirkan dan Sekolah Gratis, Urus KTP Hanya Tiga Hari Selesai

0
TATA ULANG BIROKRASI: Wakil Bupati Ir. Hj. Indah Amperawati M.Si saat diwawancarai awak media.

LUMAJANG-kadenews.com: Bupati Lumajang  H. Thoriqul Haq MML dan Wakil Bupati Ir. Hj. Indah Amperawati M.Si, resmi dilantik oleh Gubenur Jawa Timur H. Soekarwo, di Gedung Grahadi Surabaya.

Langkah awal di Pemerintahan Kabupaten Lumajang nantinya bupati dan wakil bupati Lumajang nampak ada warna baru yang ditampilkan dalam internal birokrasi. Hal ini untuk memjawab sejumlah keluhan yang ditampung pihaknya selama ini.

Wakil Bupati Lumajang Hj Indah Amperawati M. Si  mengatakan program seratus hari kerja, akan menata ulang kembali tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih. Dimulai dari SDM aparatur.

“Nanti kami akan mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di birokrasi. Apa penyebab lambatnya pelayanan selama ini, apa sih penyebab masyarakat itu kecewa, terhadap pelayanan pemerintah selama ini,” kata Wakil Bupati Lumajang usai dilantik di gedung Grahadi Surabaya, Senin (24/9/30).

Salah satunya adalah mencarikan solusi, minimal mental aparatur sipil negara (ASN) harus berubah.

“Mereka tidak boleh lagi memperlambat pelayanan kepada rakyat. Tidak ada lagi memainkan anggaran yang tidak sesuai aturan,” jelasnya Wakil Bupati Indah Amperawati.

Terkait janji pada saat masa pencalonannya dulu, Wakil Bupati Lumajang meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu, bahwa pihaknya akan bekerja dengan cepat dan melaksanakn janji kampanye.”Kami akan bekerja dengan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia tegaskan jika semua ibu melahirkan sekarang gratis. Ia bersama bupati, besok siang akan mengundang seluruh direktur rumah sakit swasta dan umum untuk membicarakan pagu dana agar ibu melahirkan gratis.

“Juga administrasi kependudukan. Yang semula KTP perlu waktu tiga bulanan, sekarang tidak boleh lagi ada petugas yang memperlambat pengurusan KTP, KK dan lain – lain. KTP baru, tiga hari harus sudah selesai. KTP rusak dan hilang namun sudah rekam, setengah jam harus selesai,” tukas Wabup.

Menurutnya, ada SOP yang mengatur semua itu dan harus ditaati oleh petugas peayanan.

Bahkan di bidang pendidikan, tahun depan SPP gratis. “Sudah kita berlakukan mulai SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, Madrasah Aliyah Negeri maupun swasta,” pungkasnya. (fat/ian)