LUMAJANG – kadenews.com: Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., menegaskan, Pemkab akan menindaklanjuti segala temuan dan informasi yang disampaikan oleh Komite Aksi Penegakan Keadilan (Kapak) Pertambangan.
Hal tersebut disampaikannya saat audiensi dengan LSM Kapak di Ruang Kerja Plt. Bupati Lumajang, Rabu Siang (11/4/2018) kemarin.
Ada beberapa point yang disampaikan KAPAK pada audiensi tersebut, terkait dengan adanya pertambangan yang beroperasi di atas cekdam. Karena, hal tersebut sudah melanggar peraturan yang ada, serta ditemukannya beberapa stockpile yang tidak mengantongi izin.
Menyikapi hal tersebut, Plt. Bupati yang didampingi Asisten Pemerintahan Setda Kab. Lumajang, Susiyanto, SH., Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian, Bonni Momenta, ST., serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, Hari Susiati, SH., menyampaikan pihaknya akan segera melakukan peninjauan lokasi pertambangan yang diduga menyalahi aturan.
Ia menjelaskan pihaknya belum bisa mengambil keputusan tanpa meninjau dengan melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan.
Sementara itu Bagian Administrasi ESDMP, Bonni Momenta, ST., akan segera melakukan peninjuan ke lokasi bersama Satpol PP, BPRD, serta pihak terkait untuk melakukan pemantauan yang kemudian akan dilakukan penindakan jika ternyata temuan tersebut benar, sebagamana yang dilaporkan.
Ssaya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan para pengusaha dan penambang yang menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua KAPAK, Miskadin menyampaikan pihaknya beberapa kali menenemukan penambangan di atas cekdam. Oleh karena itu pihaknya sudah melaporkannya kepada instansi terkait.
Pasca pelaporan tersebut, dirinya mengalami perlakuan intimidasi serta tindak kekerasan dari beberapa orang.
“Saya berharap Pemkab.Lumajang segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini,” pungkasnya.(fat)
