PASURUAN – kadenews.com : DPRD Provinsi Jawa Timur berusaha menjembatani keinginan warga Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam Seratu (Serikat Rakyat Tolak Umbulan) untuk mengetahui dokumen kerja sama dengan PT Meita sebagai pelaksana dari proyek Umbulan.
Seperti yang dikemukakan oleh anggota DPRD Jawa Timur Muzammil Syafii, dalam waktu dekat komisi 1 akan mempertemukan Seratu yang ingin tahu isi kerja sama antara pemerintah daerah dengan pelaksana proyek Umbulan.
“Kalau permintaan yang kainnya sudah bisa diselesaikan seperti dokumen amdal yang selama ini ditanyakan oleh teman teman dari seratu, termasuk kompensasi apa yang diharapkan oleh pemda daerah,” ujarnya.
Ditanya soal risiko eksploitasi Muzammil yang berasal dari Pasuruan menyatakan diakui ada dampaknya. Namun begitu pemerintah pusat dan pemerintah sudah memperhitungkan semua dampaknya.
“Tentu semua dampak dikaji secara detil. Karena selama ini air Umbulan itu terbuang sia-sia. Saat ini pemerintah pusat memanfaatkan air tersebut,” ujarnya.
Termasuk juga pemerintah harus memperhatikan daerah tanggapan terkait dengan konservasi alamnya. “Saya nyakin pemerintah sudah memperhatikan semua aspek. Termasuk daerah yang belum bisa dilayani oleh PDAM Kabupaten Pasuruan, seperti Lekok, Grati, Gondangwetan, Lumbang, Kraton,”tambahnya.(aza)jip
