Forum Sidang Pleno

Bupati H Hendy Koordinasi dengan BPK Terkait Penyelesaian Dana Covid-19

0
376
views
BAHAS RAPERDA:Bupati Jember H. Hendy Siswanto Dalam rapat forum paripurna DPRD Jember dipimpin ketua DPRD Gus Itqon Sauqi di Gedung DPRD Jember.

JEMBER-KADENEWS.COM: Bupati Jember H Hendy Siswanto memberikan jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan sidang 5 Raperda di forum pleno, Sabtu (2/10/2021).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Gus Itqon Sauqi, diikuti 37 anggota DPRD baik secara langsung maupun daring.

Fraksi PKS, yang mempertanyakan terkait dana covid tahun anggaran 2020 yang masih menyimpan masalah. Terkait pertanyaan tersebut, Bupati Hemdy mengatakan Pemkab Jember akan selalu koordinasi dengan BPK Perwakilan Jatim. Harapannya agar segera mendapatkan penyelesaian yang tuntas, seadil-adilnya bagi semua pihak.

Hal itu dilakukan juga untuk menjadikan penilaian keuangan dari BPK menjadi semakin baik untuk tahun depan.

Sedang Fraksi Nasdem mengingatkan Tim Propemperda untuk dapat merumuskan dan merancang raperda-raperda untuk dapat mengakomudir semua kepentingan.masyarakat.

Untuk itulah Bupati Hendy meminta  anggota dan pimpinan dewan dapat membantu dan mengawal dan mengevaluasi jalannya perda ini. Selain itu, wakil rakyat bisa memgawasi agar pelaksanaan perda dapat diterapkan secara maksimal.

Sedangkan Fraksi PKB terkait PDAM mengusulkan ada jajaran direksi, tidak hanya Dirut PDAM saja, melainkan ada direktur lain Bidang Teknik. Direktur minimal ada 3 orang direksi agar bisa mencakup kepentingan bidang-bidang yang ada.

Sedangkan fraksi Pendekar menyoal terkait Perda No 6 Tahun 2020 mengenai pendirian dan perubahan dari PDAM Jember menjadi Perumdam Tirta Pendalungan Jember.

Bupati H Hendy juga menjelaskan hasil audit eksternal pada 2021 oleh KAP, BPKP dan Inspektorat. “Semua atas perintah dan intruksi Bupati Jember,  hasil audit opini, Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Hendy.

Sedangkan audit Inspektorat menghasilkan beberapa temuan. Namun  Bupati Hendy tidak menjelaskan temuan tersebut.

Sedangka Fraksi PPP  menyoroti PDAM Pandalungan, Bupati  Hendy  menjelaskan bahwa PDAM pada akhir Desember 2021 telah menyetor PAD kepada Kasda Rp 1 miliar untuk tahun buku 2021. “Ini berarti PDAM menepati janji kepada Pemda,” jelas bupati.

Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), Bupati Hendy mengatakan PDAM perlu dana investasi, bisa berasal dari APBD maupun APBN melalui penyertaan modal atau hibah. (wk/ian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here