JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tahun 2045 Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Setelah satu abad merdeka mestinya Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
“Itulah target kita. Target kita bersama,” ujar Jokowi dalam pidato pertamanya setelah dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/9/2019). Pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berlangsung pada pukul 14.30 WIB hingga pukul 15.48 WIB.
Selain itu, Jokowi memimpikan pada tahun 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD 7 triliun. “Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana,” ujar Jokowi mantap.
Jokowi mengaku sudah menghitung dan mengkalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan dicapai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. “Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” tegasnya.
Dalam dunia yang penuh risiko, lanjut Jokowi, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, karena itu harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai terjebak dalam rutinitas yang monoton.
Dikatakan, harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. “Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut,” cerita manta Wali Kota Solo itu.
Tahun kedua, halalbihalal lagi, menurut Jokowi protokol meminta dirinya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. “Langsung saya bisik-bisik ke Mensesneg, ‘Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.’ Ini yang namanya monoton dan rutinitas,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta sidang paripurna.
Bagi Jokowi mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. “Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” paparnya.
Jokowi mengungkapkan seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. “Kalau ditanya, jawabnya ‘program sudah terlaksana Pak.’ Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya,” kritik Jokowi terhadap pejabat birokrasi.
Jokowi menegaskan yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Kemudian Jokowi mencontohkan orang yang mengirim pesan melalui SMS atau WA. “Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent,” jelas suami Ibu Negara Iriana ini.
Mantan Wali Kota DKI Jakarta ini tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. “Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan,” ujarnya serius. (ian)
