SURABAYA – kadenews.com: Pembangunan suatu daerah mesti dilakukan dari unit terkecil pemerintahan yaitu desa. Termasuk di Jawa Timur, pembangunan wilayah diharapkan juga bisa dimulai dari desa.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf saat pengukuhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Selasa (26/12/2017).
“Kemajuan Jatim ke depan harus dimulai dari desa, atau istilah yang populer adalah membangun desa, menata kota,” ungkapnya.
Diakui Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim ini, masih ada beberapa kendala yang dihadapi para kepala desa dan harus segera dicarikan solusi khususnya mengenai status kepala desa.
“Ini salah satu pekerjaan rumah kita. Kalau sudah jelas statusnya, maka yang lain mengikuti. Saya juga baru tahu kalau status kepala desa ini di KTP juga tidak jelas, masak ditulis statusnya lain-lain,” dalihnya.
Menurutnya, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, status pemerintahan desa sebenarnya sudah mulai baik jika dibandingkan sebelumnya. Sebab posisi desa diperkuat, tidak hanya soal jabatan, tapi juga anggarannya. “Saya melihat UU itu semangatnya membangun atau memenangkan Indonesia dari desa. Mensejahterakan dan memakmurkan Indonesia dari desa. Sebab, selama ini desa dianggap bagian dari belakang, bukan dari depan,” ungkapnya.
Selain kejelasan status para perangkat desa juga harus meningkatkan kualitasnya SDM nya. Hal ini bisa dilakukan lewat pelatihan-pelatihan, ataupun studi banding ke daerah lain. “Saya sangat setuju jika antar PPDI ini saling melakukan studi banding, sehingga akan tercipta inovasi dan kreatifitas untuk memajukan desanya,” jelas Gus Ipul.
Terkait pemanfaatan teknologi, Gus Ipul meminta semua perangkat desa bisa mengikuti perkembangan teknologi baru. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari teknologi sekarang, oleh karena itu perangkat desa tidak boleh gagap teknologi/gaptek. Dicontohkannya, Banyuwangi telah menerapkan smart kampung sehingga bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat mulai dari desa.
“Saya ingin pelayanan berbasis teknologi ini juga bisa dikembangkan di desa-desa lainnya, sehingga masyarakat mudah mendapat pelayanan,” terangnya.
Berdasarkan pengalaman saat menjabat menteri percepatan daerah tertinggal dan data dari Kementerian Desa, kata Gus Ipul, jumlah desa tertinggal di Jatim sekitar 78 desa yang tersebar di Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Bangkalan, dan Kab. Sampang. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Jatim telah melakukan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yakni seperti program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra).
“Terkait pengawasan penyaluran Dana Desa (DD), saya harap Perangkat Desa ikut mengawasi segenap proses penganggaran sampai realisasi program pemerintah desa secara jujur dan bertanggungjawab. Mencegah kebocoran anggaran yang berdampak pada kerugian warga desa secara umum,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, di Jawa Timur PPDI telah dibentuk di 20 dari 38 kabupaten/kota. Sebanyak 18 Kab/Kota yang belum terbentuk PPDI, antara lain Kabupaten Malang, kota Malang, Kota batu dan empat Kabupaten di Madura. Pelantikan PPDI Jatim periode 2017-2022 ini dihadiri oleh sekitar 2000 perangkat desa yang diantaranya berasal dari Kab. Lumajang, Kab. Lamongan, Kab. Trenggalek, Kab. Sidoarjo, dan Kab.Tulungagung. (dit)
