BONDOWOSO – kadenews.com: Para pengembang properti atau lebih dikenal dengan istilah developer yang membangun kawasan perumahan atau real estate di Bondowoso bakal diwajibkan menyerahkan fasilitas umum (fasum) perumahan berupa Prasarana dan Sarana (PSU) seperti jalan dan PSU perumahan lainnya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Bondowoso, Ir. Mudjianto, MM mengatakan, penyerahan fasum perumahan tersebut untuk memberikan kenyamanan kepada para penghuni kawasan perumahan.
“Karena, dengan penyerahan fasum tersebut kepada Pemkab maka Pemkab baru bisa memperbaiki atau membangun segala bentuk sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada di kawasan perumahan tersebut. Karena sudah ada kepastian hukum tentang kepemilikan aset berupa fasum tersebut,” katanya, Rabu (11/4/2018).
Menurut Mudjianto, setiap penggunaan anggaran negara untuk pembangunan fasilitas negara harus ada kepastian hukumnya tentang status fasilitas tersebut.
“Dengan penyerahan fasum di kawasan perumahan tersebut kepada Pemerintah maka Pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada Prasarana maupun Sarana (PSU) Perumahan. Sehingga, warga yang tinggal di kawasan perumahan tersebut bisa merasa nyaman,” jelasnya.
Mudjianto menambahkan, sebenarnya penyerahan fasum tersebut pada akhirnya akan menjadi bentuk peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. “Kalau fasumnya tidak diserahkan, siapa yang akan memperbaiki PSU di kawasan perumahan tersebut apabila terjadi kerusakan?“ tanyanya.
Dia memastikan bahwa pemerintah tidak bisa memperbaiki maupun membangun PSU perumahan apabila pihak pengembang tidak menyerahkan fasum yang ada di kawasan perumahan tersebut.
Masih menurut Mudjianto, kewajiban Pengembang menyerahkan fasum tersebut kepada Pemerintah akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) PSU Utilitas Perumahan.
“Saat ini, Rancangan Perdanya sedang digodok Bagian Hukum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Bondoweoso,” pungkasnya. (yw)
