JEMBER-KADENEWS.COM: Sejak awal (lama) muncul pro dan kontra terkait tambang emas Silo dan tambang pasir besi pantai Paseban Jember serta masalah tambang lainnya.
Satu sisi yang menyangkut tambah emas dan pasir besi merupakan tersimpan aset yang besar yang dapat menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Jember secara luas.
Di sisi lain ada pihak yang kontra melihat eksplorasi tambang bagian dari sumber masalah yang berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan.
Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto dalam sebuah video yang bersumber dari berita Jember 1TV yang beredar di Medsos pada Rabu (7/6/2021) menanggapi berbagai pertanyaan terkait penambangan di Jember.
Seperti penambangan pasir hitam di Paseban, Kencong, tambang emas di Silo, dan tambang lainnya. “Apakah hal ini bisa dieksplorasi atau dibiarkan saja, hanya untuk lingkungan”, kata bupati dengan nada tanya.
Menurut bupati, Jember memiliki penduduk 2,6 juta orang. Tidak mungkin hal seperti ini dipikirkan oleh satu orang atau satu kelompok saja. Harus dipikirkan oleh teman-teman DPRD sebagai pihak yang menjadi represintatif dari masyarakat dengan pihak eksekutif. Harus dibuat kesepakatan. Nantinya juga ada Musrembang yang juga mengikut sertakan dari kelompok mahasiswa.
Nantinya akan adanya kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, nantinya harus dilaksanakan bersama. “Kalau sudah disepakti nantinya tidak boleh lagi ada yang macam-macam”, tegas Bupati Hendy.
Apa yang disampaikan Bupati Hendy, itu merupakan sebagai komitmen dirinya untuk masyarakat Jember.
Di pihak lain, sebuah LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Jember mempertanyakan sikap tegas Bupati Hendy.
Beredarnya video bernada ancaman bupati terhadap aktivis kontra tambang. Selain itu, beredar berita bahwa telah diadakan sosialisasi pertambangan PT Agtika Dwi Sejahtera (ADS) terhadap masyarakat perihal tambang pasir besi di Paseban, Kencong, Jember. Hal ini memantik respons dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya, LSM GMBI Distrik Jember.
Dalam video yang beredar, PT ADS mengklaim telah mengantongi izin ekploitasi sampai Juli 2023. Potongan video lainnya, Bupati Jembe Hendy mengancam apabila nanti regulasinya telah diatur, agar mahasiswa dan masyarakat Jember jangan macam-macam.
“Di kabupaten Jember ini utamanya di pesisir selatan Paseban dan di wilayah Silo itu sudah tertanam prinsip bahwa pertambangan itu lebih besar mudhorat daripada manfaatnya. Jadi bupati mau mengancam seperti apapun prinsip mereka tetap kekeh yakni mengelola lahan dengan potensi pertanian bukan dengan pertambangan ” ucap Nailil Hufron, ketua LSM GMBI.
Hufron menambahkan tidak elok kiranya bila sekelas bupati main ancam di forum terbuka seperti dalam acara serap aspirasi di kantor DPRD Jember.
Apalagi, menurut Hufron memang janji kampanye Pilkada akan tetap menjaga wilayah Jember dari ekploitasi pertambangan. “Waktu debat calon kepala daerah dulu, kok sekarang jadi seperti gugup dikejar investor” pungkas lulusan S2 Ekonomi UIN Jember itu
Perihal wacana PT ADS bahwa masyarakat sudah pro terhadap pertambangan itu dibantah oleh GMBI
“Yang ada di lapangan masyarakat itu 90 persen masih menolak tambang. Jadi PT ADS jangan main klaim begitu. Kami GMBI Jember hari ini sedang melakukan diskusi intensif dengan segenap elemen masyarakat sipil dan mahasiswa,” ujarnya.
Hal itu dilakulan untuk menyikapi bupati dan klaim sepihak PT ADS ini, agar tidak terjadi di kemudian hari. ” Jangan biasakan main ancam, bupati harusnya bisa membangun komunikasi yang lebih elegan dengan melibatkan masyarakat terdampak apabila eksploitasi tambang itu benar terjadi di kemudian hari” tutupnya. (wk/ian)
