KEDIRI-KADENEWS.COM: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan RI, Mahfud MD menegaskan birokrat aparat sipil negara ( ASN) yang tidak profesional dan tidak melayani masyarakat secara sungguh-sungguh, akan tergilas zaman.
Penegasan Mahfud itu disampaikan dalam Oradi Ilmiah Wisuda Sarjana ke 34 di Universitas Islam Kediri (Uniska), Sabtu (21/12/2019). Menurutnya pejabat birokrat harus sungguh-sungguh menjadi pelayan publik, tidak boleh santai, apalagi korupsi. Ke depan, semuanya serba digital dan pelayanan harus cepat. “Ke depan birokrat tak bisa lagi memeras dan korupsi. Sebab pemerintah Jokowi 2020 ini sudah melakukan omnibus law yang bertujuan memudahkan investasi.’ ujar Mahfud.
Ia menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah undang-undang yang dibentuk dan isinya mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.
Mahfud mencontohkan di bidang pajak ada 16 akan disederhanakn menjadi satu. Di bidang perizinan yang sulit dan berbelit akan dipangkas, di bidang keamanan laut yang tujuh lapis akan jadi satu lapis. UU tersebut tidak akan menghilangkan UU yang sudah ada, tetapi hanya menyederhanakan mekanisme yang ada di dalam sebuah UU yang kerap berbenturan dengan UU lain sehingga menghambat proses masuknya investasi ke dalam negeri.
Mahfud mencontohkan saat Jokowi mau investasi di Uni Emirat Arab hanya butuh waktu setengah jam mengurus izin tanpa dimintai berbagai persyaratan lain. “Seluruh aparat birokrat yang tak cepat memasuki dunia digital akan tertinggal, dan jangan coba-coba memeras dan korupsi”, tegas Mahfud mengakhiri pidato ilmiah di Uniska.
Wisuda Uniska ini dilaksanakan di Gedung Olah raga Joyoboyo Kediri, diikuti 750 wisudawan dari delapan fakultas. Yaitu Pertanian, Ekonomo, Hukum, FKIP, Tehnik, Magister Hukum, Magister Manajemen dan Magister Agrobisnis.
Selain dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, wisuda dihadiri Wagub Jatim Emil Dardak, Kepala LLDiktib Jatim Prof Suptapto, DEA, Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar dan pejabat serta tamu undangan lain. (nal/ian).
