JEMBER – KADENEWS.COM: Banyaknya masyarakat Jember yang mempertanyakan upaya Pemerintah Kabupaten Jember terkait penanganan penyebaran virus Covid-19, mendapat kritikan dari DPD NasDem Jember.
Menurut Ketua DPD NasDem Jember Marsuki Abdul Ghofur, selama ini informasi penanganan Covid-19 yang dilakukan pemkab tidak tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Masalahnya pemkab kurang komunikasi dan kerja sama yang baik dengan media.
“Kita sebagai partai pengusung, bahkan merekom pertama kali (Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun saat Pilkada Jember lalu, Red) merasa kecewa banget, terkait kurangnya komunikasi dan bentuk kerja sama dengan media,” kata Marsuki saat dikonfirmasi di rumahnya Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Minggu (25/7/2021).
Marsuki sempat menanyakan langsung kepada Bupati Ir H Hendy Siswanto bersama pengurus partai lainnya . ‘Pak Bupati, ini kok belum terbayarkan teman-teman media? padahal kerja sama dengan media itu, membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Terutama soal sepak terjang pemerintah daerah dalam penanganam Covid-19 ini. Ini yang penting kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, jika tidak menggandeng media untuk melakukan publikasi, masyarakat sulit mengetahui upaya apa yang dilakukan pemkab tentang penanganan Covid-19 ini.
“Kerja sama dengan media belum jelas, karena honornya belum terbayar kurang lebih sejak 6 bulan lalu. Ini jadi persoalan. Bagaimana media bisa meneruskan informasi itu ke masyarakat,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, kata Marzuki, pihaknya berharap agar Pemkab Jember lebih peka. Karena media membantu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.”Jika tersendat soal kerja sama, kan jadi susah untuk menyampaikan informasi lainnya,” tegasnya.
Sepengetahuan Marsuki, berita soal penanganan Covid-19 di Jember, termasuk upaya pemkab saat PPKM Darurat itu sebagian tayang dan tersampaikan lewat publikasi yang baik.
“Bahkan jawaban bupati katanya sudah klik semua, surat kerja sama dan bentuk komunikasi dengan media sudah dilakukan. Bahkan sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Infokom untuk cepat diselesaikan,” ungkap Marsuki.
“Lha sekarang tidak jelas kelanjutannya. Ini tentu jadi pertanyaan, yang bermasalah bupati atau kepala Dinas Infokom-nya?” imbuhnya. (wk/ian)
