SURABAYA – KADENEWS.COM: Pengusaha travel haji umrah yang tergabung dalam FK Patuh (Forum Komunikasi Pengusaha Travel Umrah dan Haji) Jawa Timur mendesak pemerintah segera membatalkan keberangkatan haji tahun 1442/ 2021 agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh para pimpinan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) pada acara “Halal Bihalal” pada Jumat (28/5/2021) lewat aplikasi zoom yang dihadiri Direktur Bina Umrah dan Haji khusus Dr Nur Arifin MAg dan Plt Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Dr HM Nurul Huda MPd.
Desakan para pimpinan travel tersebut berawal ketika Nurul Huda mengajak para pimpinan travel untuk tidak membagikan informasi haji yang belum pasti. “Mari kita jaga agar jemaah haji tidak bingung dengan tidak menyebarkan informasi haji yang belum pasti,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, bahwa menang banyak berita-berita haji yang belum diklarifikasi, namun sudah disebarkan dan ditambah dengan memberi komentar. “Ini memang menambah resah para jemaah,” tandasnya.
Ketua FK Patuh Jatim H Ahmad Bajuri mengakui, bahwa berita-berita tentang haji memang semakin hari semakin tidak terkendali. “Penyebabnya sederhana, karena terlalu lama masyarakat menunggu kepastian apakah haji jadu berangkat atau tidak,” katanya.
Pemerintah dinilai lamban dalam memutuskan batal atau tidaknya keberangkatan haji. “Keresahan masyarakat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan berita-berita hoax soal haji yang menyerang pemerintah.
H Abu Bakar, salah satu pimpinan travel peserta Halal Bihalal, menyampaikan keluhannya bahwa hampir setiap hari dan setiap waktu ditanya jemaah. “Tolong Abah, kalau nanti hajinya jadi dapat kuota 5%, saya didahulukan ya,” demikian Pak Abu, panggilan akrabnya, menirukan ucapan jemaah.
Oleh karena itu, pimpinan PT Annur ini menyarankan kepada pemerintah agar segera memutuskan apakah berangkat haji atau dibatalkan. “Tidak perlu malu meniru Majelis Ulama Singapura yang telah mendahului memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun 1442/2021 ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh H Zainal Abidin, pimpinan PT Andromeda, bahwa dirinya sepakat bahwa pemerintah harus segera memutuskan untuk membatalkan haji tahun ini. “Banyak alasannya, karena alasan kesehatan, keamanan, perlindungan dan lain-lain,” ujarnya.
Direktur Umrah dan Haji Khusus Dr Nur Arifin berjanji akan menyampaikan saran dan imbauan ini kepada Menteri Agama. “Terima kasih masukannya, kami akan diskusikan. Karena Kemenag tidak bisa memutuskan tanpa persetujuan legislatif. Kami akan bertemu DPR pada Senin (31/5/2021), semoga segera ada keputusan terbaik,” ujar Arifin.
Biaya Tinggi
Ditemui seusai acara, Ketua FK Patuh A.Bajuri mengusulkan agar pemerintah menolak saja bila Arab Saudi memberikan kuota haji terlalu sedikit. “Misalnya diberikan kuota 2% dari biasanya (221.000) atau sekitar 4500 orang. Mengapa harus ditolak, karena madhorotnya lebih besar,” tegasnya.
Menurut Bajuri, Indonesia selalu mendapat kuota 10% dari jumlah kuota haji internasional. “Kalau kuota haji internasional hanya 45.000 (dari total 60.000 orang), maka Indonesia kebagian 4500 orang. Bayangkan kalau 4500 dibagi 34 provinsi” tandas Bajuri.
Bisa jadi, kata Bajuri, tiap provinsi hanya akan kebagian 100 orang, selebihnya 1100 untuk jemaah haji plus. “Kira-kira, apa tidak terjadi perebutan, pertengkaran permufakatan jahat, negosiasi atau muncul tuduhan dan fitnahan bahwa Kemenag sedang melakukan “permainan” dalam menentukan kuota haji,” kata Bajuri.
Bukan hanya itu, menurut Bajuri, akan terjadi “high cost” (biaya tinggi) dalam perjalanan haji, bila yang diberangkatkan haji hanya 10 kloter. “Karena tiap 1 pesawat berisi 450 orang, maka hanya ada 10 pesawat yang berangkat dari 1 embarkasi dengan jemaah dari 34 provinsi. Wow, biaya yang sangat mahal,” ujarnya.
Oleh karena itu, lewat FK Patuh Bajuri akan mengirimkan usulan kepada pemerintah agar segera memutuskan untuk menunda keberangkatan haji seperti tahun sebelumnya. “Semoga segera ada jalan keluar dan keputusan terbaik,” ujar Bajuri, Direktur PT Bakkah Berkah Mulia. (ian)
