SURABAYA – kadenews.com: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Jatim meminta kepada pemerintah pusat agar mengaktifkan kembali jembatan timbang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jatim. Alasannya, dengan tidak ada jembatan timbang, banyak jalan nasional maupun provinsi menjadi rusak.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Silahudin mengatakan, banyaknya jalan rusak di Jatim baik nasional dan Jatim sangat merugikan masyarakat. Ini karena pusat tidak segera memanfaatkan jembatan timbang pasca penyerahan dari Pemprov Jatim ke pusat. Akibatnya ada sekitar 60 persen jalan rusak di Jatim. Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Kementrian PUPR dikatakan tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Sedang terkait pengaktifan kembali jembatan timbang hingga kini belum ada jawaban yang pasti.
“Jujur, kami sangat menyesalkan dan kecewa berat dengan sikap pemerintah pusat ini. Tentunya masalah ini masyarakat merasa dirugikan. Berikut keberadaan jembatan timbang yang diharap mampu untuk meminimalisir kerusakan jalan yang diakibatkan angkutan betat yang melebihi tonase tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal untuk membangun satu jembatan timbsng dibutuhkan anggaran puluhan juta yang diambil dari APBD Jatim,” kata Silahudin di gedung DPRD Jatim, Rabu (4/4/2018).
Karenanya, dalam waktu dekat ini Komisi D DPRD Jatim akan bertemu Kementerian PUPR dan Kemenhub di Jakarta. Bahkan, niatan Gubernur Jatim yang akan meminta kembali, ternyata kurang mendapat perhatian pusat. Padahal, untuk mendirikan satu jembatan timbang dibutuhkan anggaran puluhan juta rupiah, namun sekarang dibiarkan sehingga banyak dimanfaatkan oleh para PKL untuk menempatkan barangnya.
“Saya sudah mengirim surat ke Kementrian PUPR terkait keberadaan jembatan timbang yang sudah 2 tahun mangkrak untuk dikelola kembali oleh Pemprov Jatim. Tapi nyatanya hingga sekarang tidak ada jawaban,” tegas Gubernur Jatim, H Soekarwo. (dit)
