Gubernur Jatim Terima Penghargaan LKPD Tahun Anggaran 2017 dari Menkeu RI

0
BERPRESTASI: Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti menyerahkan piagam penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian opini WTP kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

SURABAYA-kadenews.com: Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menerima piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Menteri Keuangan RI.

Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti pada acara Penyerahan Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2017 yang bertempat di Ruang Hayam Wuruk lt.8 Kantor Gubernur Jatim, Jumat (28/9).

Tahun ini merupakan ketujuh kalinya Pemprov Jatim memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Selain Provinsi Jatim, penghargaan serupa juga diberikan kepada 36 kabupaten/kota se-Jatim yang terdiri dari 27 kabupaten dan 9 kota. Diantaranya Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Madiun, Kab. Banyuwangi, Kab. Gresik, Kab. Sumenep, dan Kab. Blitar. Juga, Kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto. Penghargaan untuk pemkab/kota ini diserahkan oleh Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan, selama ini yang menjadi kendala serius adalah kurangnya SDM yang memahami soal keuangan atau akuntansi. Untuk itu, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan UGM, membuat pelatihan pengelolaan keuangan daerah di UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD).

Menurut Pakde Karwo, UPT LPKD ini menjadi tempat pembelajaran keuangan dan akuntasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya berasal dari Jatim tapi seluruh Indonesia. Melalui LPKD ini, diharapkan para SDM pengelola keuangan dapat memahami seluk beluk keuangan mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban. Ini satu-satunya di Indonesia.Menariknya, di sini Sarjana Hukum atau Sospol bisa punya sertifikat akuntansi.

“Jadi Bupati/Walikota bisa menyekolahkan pegawainya di sini, apalagi sekarang keuangan sudah berbasis akrual,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Selain membentuk LPKD, Pemprov Jatim juga membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jatim yang berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim. Tim ini bertugas mendampingi kab/kota yang belum meraih WTP untuk meningkatkan laporan LKPD nya. Juga, bertugas mendampingi kab/kota yang telah meraih WTP untuk tetap mempertahankan gelar ini.

Targetnya tahun depan seluruh kab/kota di Jatim meraih opini WTP, katanya.
Pakde Karwo juga mengusulkan kepada para sekda kab/kota untuk mengontrol dengan baik soal pelaporan keuangan.

Apalagi pemerintahan yang baik dilihat dari pelaporannya.  Untuk itu, sekda dan BPKAD benar-benar harus memahami soal pelaporan berbasis akrual.

Ia juga mengusulkan setelah penetapan anggaran, para Kepala OPD presentasi di depan bupati/walikota karena sistem perencanaan yang baru adalah perencanaan plus implementasi.

Ini untuk mengecek apakah perencanaan dan implementasinya nyambung. Bila ini dilakukan maka akan terwujud pengelolaan keuangan yang baik, katanya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti mengatakan, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, opini WTP merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang sehat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Untuk meraih ini tidak semata-mata disaijikan oleh laporan keuangan tapi juga ditopang efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-Undang,” katanya.

Pencapaian opini WTP atas LKPD di Jatim TA. 2017, lanjutnya, menunjukkan peningkatan dibanding LKPD TA. 2016. Dari semula 31 LKPD di TA.2016 menjadi 37 LKPD di TA. 2017, dengan rincian satu pemerintah provinsi dan 36 pemerintah kab/kota. Sementara masih terdapat dua kabupaten yang belum WTP.

Ia juga berterimakasih kepada Pakde Karwo yang telah menginisiasi pembentukan Tim URC yang memberikan pembinaan dan konsultasi dalam penyusunan LKPD terutama bagi kab/kota yang belum meraih opini WTP.

Tim ini bekerja sangat efektif sejak tahun lalu untuk mendampingi 8 kab/kota yang tahun lalu masih WDP, dan terbukti tahun ini jumlah penerima WTP meningkat, katanya.

Turut hadir Ketua DPRD Prov. Jatim, Kepala Kanwil BPKP Perwakilan Jatim, Ketua DPRD Kab/Kota se-Jatim, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Sekda Kab/Kota se-Jatim, serta Kepala BPKAD Kab/Kota se-Jatim. (dwi/ian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here