Teliti Layanan Publik Surabaya, Putri Wali Kota Risma Diwisuda di ITS

0
SELAMAT: Putri Wali Kota Tri Risma Harini, Tantri Gunarni, usai diwisuda, Minggu (11/3/2018).

SURABAYA-kadenews.com: Berawal dari keresahan terkait masih kurangnya integrasi layanan publik di pemerintahan kota Surabaya, Tantri Gunarni, mahasiswi tingkat akhir Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuat aplikasi mengenai prioritasi layanan publik online.

INOVATIF: Tantri Gunarni, mahasiswi tingkat akhir Departemen Sistem Informasi ITS membuat aplikasi mengenai prioritasi layanan publik online.

Aplikasi karya dari putri  Risma Wali Kota Surabaya ini lebih fokus berdasarkan manajemen portfolio dan informatika sebagai bahan skripsi yang mengantarkannya diwisuda ITS, Minggu (11/3).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seperti yang diketahui dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kota. Dalam RPJMD Kota surabaya setiap tahun kota Surabaya harus memiliki inovasi layanan publik yang terdigitalisasi.

“Hingga saat ini Pemkot Surabaya memiliki target untuk memiliki 27 buah layanan publik yang terdigitalisasi (layanan publik online, Red)” ungkap putri orang nomor satu di Surabaya ini.

Kondisi eksistingnya, Pemkot Surabaya memiliki 72 buah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tiap SKPD memiliki layanan publik. Namun saat ini hanya 20 SKPD yang memiliki layanan publik yang terdigitalisasi, sisanya masih menggunakan layanan publik non-online.

Oleh karena itu, aplikasi buatan Tantri , berguna untuk memprioritasikan layanan publik yang akan didigitalisasi.

“Pengambilan keputusan dan prioritasi terhadap layanan publik yang akan didigitalisasi juga melibatkan tiga stakeholder pemerintahan, yakni Badan Perencanaan Kota (Bapekko), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan kepala daerah masing-masing kecamatan,” jelasnya.

Tantri menjelaskan pelibatan tiga stakeholder tersebut berguna untuk mengintegrasikan pelayanan publik. Bappeko dipilih karena merupakan dinas yang terkait langsung dengan perencanaan kota, Diskominfo karena sebagai pelaksana teknis layanan publik online.

“Sedangkan kepala daerah dipilih karena stakeholder yang bersentuhan langsung dengan keperluan masyarakat,” terang Tantri.

Di bawah bimbingan dosen, Tony Dwi Susanto ST MT PhD ITIL, digitalisasi ini berguna untuk mempermudah masyarakat Kota Surabaya dalam hal perizinan membuat Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kesehatan serta penerbitan buku nikah dan banyak lainnya.

Tantri menambahkan bahwa setelah menyurvei perizinan apa yang akan didigitalisasi, hal ini akan menjadi suatu input data yang diolah menggunakan manajemen portfolio dan rumus perhitungan matematis akan menjadi suatu urutan mengenai layanan publik yang patut untuk dilakukan digitalisasi. Terutama dari hasil perolehan skor yang tertinggi.

Digitalisasi ini juga berguna sebagai bentuk transparansi kinerja Pemkot Surabaya.

“Transparansi ini untuk mempermudah kerjasama dan menjalin kepercayaan antara masyarakat dan Pemkot Surabaya,” ungkapnya. *(efa/jel/01)