JEMBER-KADENEWS. COM: Rencana penerapan jalan protokol di dalam kota menjadi satu jalur tidak mendapat respon positif mayoritas masyarakat Jember. Bahkan rencana penerapan jalan protokol satu jalur sepanjang Mangli hingga alun-alun di Kabupaten Jember perlu ditinjau ulang.
“Jangan sampai setelah kebijakan itu diterapkan, justru akan menghambat program pembangunan bupati ke depan, yang akhirnya energinya tersita untuk memikirkan hal itu,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, Sabtu (13/11/2021).
Menurut Ayub, panggilan akrabnya, pihaknya tidak ingin rencana bagus bupati justu menjadi bahan bully pihak tertentu, khususnya di media sosial jika rencana bupati tersebut tidak melalui kajian yang komprehensif.
“Makanya kami minta agar rencana protokol satu jalur itu jangan keburu diterapkan sebelum benar-benar melalui survei dan kajian yang akurat,” tegas ketua DPC PKB tersebut.
Dikatakan, lalu lintas Kota Jember memang harus ditata serapi mungkin dengan konsep futuristic. Sebagai kota yang terus berkembang, Jember memerlukan format lalu lintas dengan mempertimbangkan perkembangan daerah.
“Jember adalah kota yang pertumbuhan ekonominya bagus, makanya semua konsep pembangunan termasuk penataan lalu lintasnya harus disiapkan untuk jangka panjang. Biar tidak gonta ganti jalur lalulintas,” tegasnya.
Sementara itu, meski sebagai penguasa daerah, Bupati Jember Hendy Siswanto mau juga mendengar aspirasi rakyatnya.
Menanggapi soal penerapan satu jalur di dalam kota, Bupati Jember Hendy mengatakan, pihaknya pasti mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya terkait pembangunan di Jember.
“Ada masyarakat yang setuju dan kurang setuju. Saya berpikir, karena ada yang belum sepakat, kami tunda dulu sampai nanti kita lihat perkembangan Jember berikutnya,” kata Hendy.
Hendy melontarkan wacana tersebut ke publik, Senin (28/9/2021). Jika diterapkan perubahan arus itu meliputi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sultan Agung yang merupakan jalur utama dari Surabaya ke Kabupaten Banyuwangi via Kabupaten Jember.
Panjang jalan dari perempatan Mangli hingga alun-alun sekitar enam hingga tujuh kilometer. Selama ini jalan nasional tersebut memiliki Jalan Gajah Mada setelah Lippo Plaza.
Percobaan sebenarnya akan dimulai pada jalur perempatan Argopuro hingga alun-alun. Pro dan kontra pun terjadi, terutama di media sosial.
Menurut Hendy, pihaknya terbuka terhadap masukan dari masyarakat. “Kami butuh masukan dari masyarakat, kira-kira solusi apa kalau ini tidak bisa dilaksanakan. Tentunya kami berharap masyarakat bisa memberi masukan. Jalan raya adalah jantung kota kita. Bagaimana keinginan masyarakat bisa terakomodasi, saya juga perlu masukan masyarakat,” katanya.
Hendy tidak ingin mengulangi kesalahan pembangunan asrama haji yang kemudian justru mangkrak. “Mending saya diberi nasihat, dikritik teman-teman, tapi tolong dikasih solusinya. Jember harus dipikirkan bersama. Saya tidak mungkin memikirkan sendiri tanpa mengakomodir masyarakat,” katanya.
Jika sistem manajemen transportasi tidak diperbarui, menurut Hendy, maka perkembangan ekonomi hanya akan berkembang di satu kawasan di Jember dan tidak terjadi perkembangan serupa di kawasan lainnya.
“Jalan-jalan yang seharusnya ramai, tidak ramai, tidak ada kendaraan yang lewat, dan ini memiliki multiplier effect terhadap perekonomian di wilayah tersebut tidak akan berkembang. Negatifnya yang lain, berkumpulnya aktivitas masyarakat di satu titik sehingga mematikan titik-titik lain,” kata Hendy.
Ia menyadari persiapan sarana dan prasarana rencana satu jalur itu butuh biaya besar. “Makanya kami coba dulu dari perempatan Argopuro ke alun-alun. Sebagian Jalan Gajah Mada ke Sultan Agung sudah satu arah,” katanya.
Selain itu, lanjut Hendy, akan ada pelebaran trotoar jalan tujuh meter dan pembukaan lapangan parkir di kiri dan kanan jalan.
“Nanti di kawasan itu ramah lingkungan. Kita tata rapi, dan masyarakat bisa membudayakan jalan kaki, berolahraga, dan ramah anak. Berjalan-jalan dengan anak, karena trotoar cukup lebar. Difabel juga bisa berjalan dengan nyaman,” katanya. (wk/ian)
