MALANG – KADENEWS.COM : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak kanak (TK) di Kecamatan Ampelgading dan Pakis, Kabupaten Malang mengeluh. Masalahnya, bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan tahun 2000 tahap I dan II yang mereka terima diduga dipotong 5 persen.
Pihak yang dituding memotong alias melakukan pungutan liar (pungli) adalah oknum pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) di tingkat kecamatan.
“Setiap kita mengambil BOP di Bank Jatim dipotong 5 persen melalui masing-masing gugus. Pihak IGTKI tak mau memberikan kuitansi bukti pemotongan. Akhirnya kita kesulitan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pemotongan BOP tak hanya tahun 2000 tapi juga tahun-tahun sebelumnya,” ungkap sumber Kadenews.com.
Terkait adanya dugaan pemotongan BOP 5 persen, Kepala UPT/Korwil Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Ampelgading, Agus mengaku tidak mengetahui karena belum ada laporan. “Apabila itu memang terjadi pemotongan, maka akan saya suruh mengembalikan”, tegasnya saat ditemui di rumahnya.
Menindaklanjuti dugaan pungli BOP itu, Agus langsung memanggil Ketua IGTKI Kecamatan Ampelgading, Farida dan dia mengakui ada pemotongan BOP.
“Memang ada tarikan, tetapi tidak 5 persen besarannya, itu setornya langsung ke kami ( IGTKI, Red ) tidak melalui satuan kerja atau gugus,” aku Farida saat berada di rumah Agus.
Meski sudah memotong BOP, Farida mengaku ada beberapa program yang belum dilaksanakan dan itu masih wacana. Alasannya karena masih kondisi pandemi Covid-19. “Apabila uang tersebut disuruh mengembalikan, kami akan kembalikan,” ujarnya.
Sebenarnya pemerintah memberikan bantuan BOP ini untuk mendukung program pembelajaran dari rumah selama pandemi Covid-19
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) Cecep Lili, S. Kom menegaskan bila ada pemotongan BOP untuk kegiatan apapun harus dikembalikan. “Kami sudah mewanti-wanti ke semua pihak, baik korwil , IGTKI maupun Himpaudi jangangan sampai ada tarikan apapun terkait BOP, ” tegasnya.
Bantah Ada Potongan di Pakis
Sementara itu Kepala UPT/ Korwil Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Pakis Moch Soleh maupun pengurus IGTKI Kecamatan Pakis saat dikonfirmasi pada Kamis (11/2/2021 ) terkait pemotongan BOP 5 persen melalui satuan kerja atau gugus, mereka membantahnya.
“Di wilayah Kecamatan Pakis, kita tidak pernah sekalipun melakukan tarikan. Kalau ada isu di luaran yang menyatakan kami minta prosentase itu tidak benar,” ujar Moch Soleh.
Soleh mempersilakan wartawan menelepon secara acak ke lembaga penerima BOP, apakah hal itu benar atau tidak. “Monggo minimal empat atau lima lembaga yang harus panjenengan telepon. Kalau lembaga tersebut mengiyakan ada tarikan 5 persen, itu artinya memang benar adanya. Tetapi kalau hanya satu atau dua lembaga yang mengiyakan itu sudah tidak benar. Kami bisa menuntut secara hukum lembaga tersebut,” ancamnya.
Menyikapi adanya dugaan pemotongan BOP 5 persen, kepala sekolah dan guru pengajar TK maupun PAUD di Kecamatan Pakis dikumpulkan di rumah Ibu Mufidah.
Dalam pertemuan itu, seorang wanita memberi sambutan dan meminta para kepala sekolah dan guru TK maupun PAUD penerima BOP tidak boleh membocorkan bila ada pemotongan BOP 5 persen.
“Apabila ada telepon masuk ke nomor baik kepala sekolah maupun guru dari nomor yang tidak dikenal dan menanyakan setoran 5 persen dari dana bantuan BOP, tolong dijawab itu sodaqoh bukan tarikan. Karena ini demi keselamatan kita bersama,” ujarnya sambil diamini mereka yang hadir.
Wanita yang berbicara di forum itu juga bercerita bila sempat didatangi wartawan di korwil yang menanyakan soal pemotongan BOP 5 persen. “Untungnya Pak kakorwil dan ibu ketua bisa menjawabnya. Tetapi sebelum kedua wartawan itu datang kami sempat merapatkan dengan Pak kakorwil,” ujarnya.
Faktanya berbeda saat Kadenews.com menemui beberapa pengelola lembaga PAUD/ TK, dugaan pungli memang ada. Mereka mengeluhkan tindakan oknum pengurus IGTKI yang selalu minta prosentase dari BOP sebesar 5 persen.
“”Kalau nilainya bervariasi, tergantung berapa besaran BOP yang diterima. Yang pasti semua lembaga setor 5 persen ke IGTKI,” terang wanita yang enggan disebut namanya itu.
Ia mengaku keberatan pemotongan BOP, karena itu lebih bermanfaat bagi lembaga untuk menunjang kegiatan anak anak didik mereka. “Namun kami tidak berani menolak, takut akan dikucilkan di organisasi,” ujarnya.
Data referensi Kemendikbud yang di wilayah Kecamatan Ampelgading ada 63 lembaga pendidikan PAUD / TK , sedangkan di kecamatan Pakis ada102 KB/TK/PAUD/RA yang mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut.
Bantuan itu bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi siswa dengan besaran Rp 600.000 per anak sekali dalam setahun. Di dalam juknis BOP itu tidak mencantumkan regulasi penggunaan dana sebesar 5 persen untuk kegiatan IGTKI, kecuali untuk lembaga atau TK/ PAUD yang menerima BOP tersebut. (sam)
