Oleh : Mila Tri Karmelia *)
Coronavirus 2019 (covid-19) merupakan virus yang berawal dari Kota Wuhan bagian negara China. Sebenarnya virus covid-19 masuk ke Indonesia sejak awal Maret. Hal ini diketahui setelah Presiden Jokowi mengumumkan dua warga negara Indonesia yang terpapar covid-19. Mereka adalah penari Sita Tyasutami dan ibunya Maria Darmaningsih, dosen seni tari asal Depok. Namun saat itu pemerintah belum melakukan tindakan pencegahan terhadap virus tersebut.
Setelah virus merebak, Presiden Jokowi mengimbau kepada warga negaranya untuk melakukan kerja dari rumah, ibadah dari rumah, dan bersekolah dari rumah. Selain itu, menerapkan social distancing karena virus ini menimbulkan korban jiwa dan penyebarannya cepat sekali.
Disayangkan, ketaatkan warga terhadap anjuran pemerintah sangat rendah sekali. Akhirnya Covid-19 ini menyebar dan menimbulkan banyak korban jiwa baik warga sipil maupun tenaga medis.
Rendahnya warga negara Indonesia melakukan imbauan tersebut, disebabkan tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka beraktivitas di luar. Dampak dari virus tersebut juga menyebabkan lumpuhnya perekonomian, konflik pendidikan, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Mengapa Indonesia tidak meniru Korea yang menerapkan sistem lockdown pada awal kemunculan covid-19 ini?Persoalannya keuangan negara tak cukup untuk membiayai hidup warganya selama lockdown. Beda dengan Negeri Ginseng itu yang mempunyai dana cadangan atau dana bencana yang mencukupi untuk mencover kebutuhan hidup warganya saat diberlakukan lockdown.
Dampak ke perekonomian, banyaknya mall-mall yang ditutup, restoran dan cafe hanya melayani take away. Tak hanya itu, warung-warung mengalami penurunan omzet. Fenomena harga barang pokok yang biasanya naik, menjelang hari raya tak terjadi. Justru harga kebutuhan pokok anjlok.
Berbagai macam perusahaan merumahkan karyawannya tanpa digaji. Namun ada beberapa mall yang memperkerjakan karyawannya dan menggaji harian. Dampak tersebut bukan hanya diderita oleh rakyat kecil namun artis papan atas juga merasakannya.
Dampak ke bidang pendidikan, ujian nasional pada tingkat SD, SMP, dan SMA dihapuskan. Sebab dana untuk ujian tersebut cukup besar dan dialihkan untuk penanganan covid-19.
Pandemi covid-19 juga membuat pendidikan mengubah sistem pengajarannya. Dari proses belajar mengajar tatap muka menjadi sistem online (daring). Mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi mereka menjalankan e-learning.
Dampak besar dari e-learning tersebut menimbulkan banyak konflik khususnya pada tingkat perguruan tinggi. Misalkan perkuliahan e-learning dengan menggunakan platform zoom meeting. Platfrom tersebut menyedot kuota yang cukup banyak. Selain itu, kabar yang beredar platform tersebut rawan mengakses data pribadi pengguna yang tersimpan dalam telepon selulernya.
Kesulitan lain bagi mahasiswa yang tinggal di kepulauan terpencil. Kadang di kampung halamannya signal seluler kecil, bahkan tak ada sama sekali. Kondisi ini menyebabkan mereka terlambat mengikuti kuliah online. Sementara dari kampus tidak ada bantuan atau subsidi finansial.
Kendala lainnya, banyak dosen yang hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materi, karena keterbatasan limit waktu platfom zoom. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan deadline tugas dari dosen terlalu singkat.
Virus ini juga mempengaruhi stabilitas keamaan. Kebijakan Menkum HAM Yasonna Laoly yang membebaskan narapidana menyebabkan angka kriminal meningkat. Banyak kasus kriminal di beberapa daerah, seperti pembegalan dan pencopetan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terdampak pandemi covid-19 ini. Mereka yang biasa mendapatkan tunjangan hari raya (THR), sekarang hanya untuk sebagian golongan I, II, III. Memang anggaran baik di pusat maupun daerah lebih difokuskan untuk penanggulangan pandemi covid-19.
Untuk mengatasi problem tersebut, pemerintah memberikan sumbangan bahan pokok kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat covid-19. Namun belum terkoordinir dengan baik sehingga belum merata dan tepat sasaran. Akibatnya protes bermunculan lewat aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.
Untuk mengantisipasi kejadian seperti ini pendataan bagi penerima bantuan harus valid mulai dari tingkat RT/RW hingga verifikasi dengan baik. Harapannya tak akan ada warga yang menerima bantuan double dari anggaran yang berbeda.
Tak hanya pemerintah, para artis selebgram ikut berpartisipasi menggalang donasi untuk membantu tim medis mendapatkan alat pelindung diri dan alat kesehatan.
Mereka juga membagikan hasil donasi berupa bahan pokok untuk para ojek online (ojol). Masalahnya pendapatan mereka turun hingga 30 persen per hari. Apalagi setelah sejumlah wilayah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) , para ojol tak diperbolehkan mengangkut penumpang. Mereka hanya boleh melayani jasa order makanan.
Untuk problem di bidang pendidikan, khususnya perguruan tinggi banyak aplikasi platfrom conference yang aman seperti google meet yang mempunyai kapasitas cukup besar menampung sekitar 250 pengguna.
Bila peserta kuliahnya variatif bisa disesuai menggunakan aplikasi yang aman dan tak perkuliahan tetap lancar.
Bila peserta kuliah sedikit, bisa menggunakan Google duo daya tampung hanya 12 pengguna. Aplikasi lainnya Cisco webex ini mirip seperti zoom tapi aplikasi ini lebih aman bagi penggunanya.
Pilihan lain, aplikasi skype yang yang biasanya menampung sekitar 25 pengguna, kini meluncurkan fitur baru. Kapasitas penggunanya bisa 50 pengguna. Kapasitas serupa dengan Skype, namanya Discrod yang menampung 50 pengguna.
Terkait problem finansial, beberapa kampus memberikan keringanan berupa pemberian kuota atau pulsa. Selain itu, ada potongan besaran uang kuliah tunggal (UKT). Setidaknya kebijakan yang meringankan beban mahasiswa ini bisa diikuti kampus lainnya.
Untuk kebijakan pelepasan narapidana seharusnya tak dilakukan. Imbasnya justru kontradiktif. Indonesia perlu belajar kepada Malaysia yang cerdik dengan memanfaatkan sumberdaya para narapidana. Negeri Jiran itu mempekerjakan para narapidana untuk membuat masker dan alat pelindung diri.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingginya angka penyebaran covid-19 seperti mengadakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), pemberlakuan jam malam, karantina wilayah, hingga pencabutan perizinan terhadap tempat makan yang masih melayani makan di tempat.
Namun pemerintah kini hampir menyerah karena melihat perekonomian indonesia semakin menurun. Selain itu, susahnya masyarakat Indonesia untuk mematuhi imbauan dari pemerintah.
Pemerintah sempat mewacanakan melakukan progam herd immunity sebagaimana Swedia melakukan progam tersebut. Herd immunity adalah konsep dalam epidemiologi yang menggambarkan bagaimana orang secara kolektif dapat mencegah infeksi jika beberapa persen populasi memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit.
Pemerintah melalui herd immunity tersebut harapannya masyarakat Indonesia mempunyai kekebalan tubuh secara alami. Namun dikhawatirkan angka kematian semakin bertambah, dikarenakan Indonesia memiliki angka manula yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Kondisi seperti ini tak memungkinkan herd immunity ini bisa diterapkan di Indonesia.
World Health Organization (WHO) organisasi PBB yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia tak merekomendasikan herd immunity diterapkan untuk menanggulangi Covid-19. Pemberlakuan herd immunity di Swedia menyebab 5.000 warganya meninggal dunia. (*)
*) Mahasiswi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
