Menko Polhukam Mahfud MD: Tak Ada Negosiasi dengan China soal Perairan Natuna

0
340
views
MINUM KOPI: Bupati Malang HM Sanusi (tengah) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) di peringatan Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya (UB) Malang, Minggu (5/1/2020) pagi. (Foto: usmah/ kadenews.com)

MALANG – KADENEW.COM: Menyikapi masuknya kapal nelayan yang dikawal kapal Coast Guard China dan kapal Angkatan Laut China  ke kawasan wilayah Laut Natuna, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD lebih tegas dibanding dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Mahfud menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi apapun mengenai wilayah Laut Natuna dengan China. “Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China,” tegas Mahfud usai menyampaikan orasi ilmiah dalam peringatan Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya (UB) Malang, Minggu (5/1/2020) pagi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan jika pemerintah Indonesia bersedia bernegosiasi dengan China, berarti Indonesia mengakui ada permasalahan konflik mengenai wilayah perairan Natuna tersebut.

“Perairan itu tidak ada konflik, sepenuhnya milik Indonesia, karena kalau ada negosiasi masalah bilateral dan (berarti, red) ada konflik tentang perairan itu,” ujar lelaki asal Pamekasan, Madura itu.

Bahkan Mahfud menegaskan tidak akan mempersiapkan tim negosiator mengenai wilayah Laut Natuna yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu. “Kita tidak membentuk tim nego, kita akan pertahankan kedaulatan kita. Itu tugas konstitusional aparat negara dan semua warga untuk mempertahankan daerah itu,” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud sikap tegas pemerintah Indonesia dirunjukan dengan mengusir kapal China dari perairan Indonesia.
“Secara hukum kalau mau jadi masalah ya kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal nelayan dan kapal mereka, kalau mau diinternasionalkan itu multirateral, urusan bangsa-bangsa bukan urusan China dan Indonesia,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sempat mengirim sejumlah kapal perang untuk mengusir puluhan kapal nelayan China yang dikawal dua kapal penjaga pantai dan kapal Angkatan Laut China jenis fregat melintasi wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Senin 24 Desember 2019 lalu.

Menurut Mahfud, perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS (United Nation Convention for The Law Of The Sea ) tahun 1982. Batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Mahfud mengatakan China tidak pernah berkonflik dengan Indonesia soal perbatasan. China berkonflik dengan negara lain. Namun, konflik itu telah diputuskan dan China tidak berhak mengklaim daerah yang menjadi sengketa.

“Tiongkok (China) memang punya konflik perbatasan, itu dengan negara lain. Dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Taiwan, dengan Filipina. Itu konflik dengan China. Indonesia tidak pernah,” ujar Mahfud.

Bahkan, kata Mahfud konflik China dengan negara lainnya sudah diputus pada Juli 2016. Hasilnya, China tidak punya hak untuk mengklaim daerah-daerah tersebut.

Selama ini China membuat teori sembilan garis putus-putus. Namun, teori itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga China bisa mengklaim daerah tersebut.
Menurut Mahfud MD, perairan Natuna merupakan kedaulatan Indonesia dan harus dipertahankan dari gangguan asing.

“Kita akan pertahankan kedaulatan kita karena itu ada tugas konstitusional setiap aparat negara dan semua rakyat untuk mempertahankan itu,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. di kawasan tersebut.

Sebelumnya pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto soal masuknya kapal China ke perairan Natuna yang dinilai lembek menuai dari berbagai pihak, di antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pengamat pertahanan.

Prabowo menilai China tetaplah negara sahabat. “Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat,” kata Prabowo di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/20) petang.

Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, salah satunya membahas konflik dengan China di Natuna.

Prabowo mengatakan adanya perbedaan klaim atas Natuna ini, perlu dicarikan solusi.”Kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baiklah. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi,” ujarnya.

Ditanya soal memanasnya hubungan ini terhadap investasi China di Indonesia, Prabowo menjawab begini. “Kita cool saja, kita santai ya,” ujarnya. (sam/pri/ian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here