LUMAJANG – KADENEWS. COM: Pemilihan Kepala Desa (Kades) serentak di Lumajang bakal digelar pada 18 Desember 2019 mendatang.
Dalam pelaksanaan Pilkades nantinya anggota panitia Pilkades maupun Satgas Keamanan Desa (SKD) harus netral dalam pemilihan pilkades mendatang.
“Bukan SKD saja semua anggota panitia pilkades harus netral,” tegas Dadang Arifin Kabid Bina Pemerintahan Desa DPM Lumajang, ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (10/12/2019).
Nantinya saat pra acara pemungutan acara semua anggota panitia dan saksi itu ada pengambilan sumpah janji dan juga panitia tambahan.
Jika nanti ada laporan nanti, pasca dilakukan mapping atau pemataan. Akan diambil langkah penentuan tindakan.
“Nanti ranahnya ke mana?, administrasi atau pidana. Kalau ada ranah pidana ya ada kepolisian,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata Danang, dinamika di lapangan sangat beragam terkait dengan hal tersebut. bahwa prasyarat utama dari pilkades ini adalah kondusifitas wilayah.
“Jadi ini tolong dipahami semua elemen masyarakat. Semua calon juga harus paham. Jangan membuat, tindakan – tindakan atau pendukung yang menjadikan situasi tidak kondusif,” tuturnya.
Secara regulasi, panwas mempunyai tugas untuk pemantauan dan pengawasan semua tahapan pilkades, agar sesuai dengan aturan yang benar.
Jadi kalau memang ada kondisi ketidak netralan pihak – pihak terkait termasuk (Satgas Keamanan Desa), dilaporkan saja kepada panwascam secara tertulis. Di sana juga ada camat, ada unsur pelaksana ketertiban yakni kapolsek dan danramil, sehingga nanti akan ada tindakan,” terang dia.
Untuk itu semua elemen masyarakat, diminta memahami akan dinamika tersebut. Senada menjadi sebuah tuntutan, untuk terus menjaga wilayah agar tetap kondusif, tak memicu terjadinya konflik.
“Netralitas tersebut juga dibutuhkan agar tidak terjadi indikasi kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat harus ikut andil dalam menjaga suasana agar tidak ada kegaduhan di setiap desa yang menyelenggarakan pilkades serentak,” ujar Dadang. (fat/ian)
