MALANG-KADENEWS.COM: Tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi.
Karena itu, untuk menyukseskan Pembangunan di Kabupaten Malang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat berupaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Efektivitas pembangunan di Kabupaten Malang tidak bisa lepas dari pengelolaan PAD, yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Dr Purnadi, SH, M.Si di ruang kerjanya, Senin (12/8/2019).
“Penerimaan murni daerah merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Purnadi tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang dan sektor, baik fisik maupun non fisik.
“Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD menunjukkan semakin kecil ketergantungan terhadap pusat,” jelasnya.
Dikatakan, PAD tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga dari potensi daerah itu sendiri.
“Pengelolaan PAD yang merupakan potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah,” ujarnya.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini menjelaskan target pendapatan Kabupaten Malang tahun 2019 ini sebesar Rp 4,001 triliun.
“Sedangkan dari unsur PAD-nya Rp 525 miliar. Untuk tahun 2020 dengan banyaknya wisata desa diharapkan dapat meningkatkan PAD,” ujar Purnadi (sam/ian)
