PASURUAN – KADENEWS.COM : Untuk mengetahui peran serta, kepedulian masyarakat terhadap pemilu. Bawaslu Kota Pasuruan melakukan survei.
Samplingnya di dilakukan di 4 kecamatan di Kota Pasuruan yang responden berjumlah 205 orang. Yang terbagi dengan kriteria umur 17-41 tahun, mayoritas pendidikan SLTA sebanyak 107 orang, sarjana 36 orang dan selebihnya responden tak bersekolah.
Menurut anggota Bawaslu Titin Yuninarwati, survei ini dilakukan oleh anggota Pengawas Pemilu Kelurahan (PPL), sehingga terkesan masyarakat tidak bicara apa adanya. ” Soal pemilu sudah paham,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Anas Muslimin mengatakan, survei dilakukan guna melihat adanya kondisi money politics yang terjadi pada saat jelang pencoblosan.
“Dengan survei ini, akan bisa dibaca permasalahan yang ada di masyarakat,” ujarnya, saat acara Bawaslu MoU Pengawasan Partisipatif di Media Massa, di Hotel Darussalam di Kota Pasuruan, Selasa (2/4/2019).
Hasil survei disimpulkan, bahwa responden mengakui sosialisasi Pemilu 2019 oleh KPU masih kurang. Responden banyak tahu soal Pemilu dari media TV dan media sosial (medsos).
“Dengan hasil survei identifikasi ini, Bawaslu Kota Pasuruan akan lakukan kajian dengan lebih intens,” tegas Anas.
Ada beberapa poin yang dihasilkan dari survei ini, di antaranya minimnya calon pemilih yang mengharapkan uang maupun barang dari para caleg maupun tim suksesnya.
” 70 % atau sebanyak 155 orang responden mengaku belum menerima uang maupun barang dari para calon Presiden, caleg maupun DPD RI,” kata Titin selaku Komisioner Bawaslu kota Pasuruan, Selasa (2/4/19).
Selain itu, para responden menurut Bawaslu lebih memilih untuk tidak melaporkan jika menemui money politics yang merupakan salah satu pelanggaran dalam pemilu.
” 39 % responden memilih untuk tidak melaporkan karena takut ada intimidasi, ” ungkap Titin. (aza/ian)
