JAKARTA – kadenews.com: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah memutuskan mencopot lima direksi PT Pertamina (Persero). Ada beberapa pertimbangan keputusan pencopotan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Jumat (20/4/2018) mengatakan, pencopotan direksi itu merupakan masukan dari dewan komisaris. Setidaknya ada enam alasan pencopotan direksi ini.
Pertama, pencopotan ini sebagai rangkaian dari pembentukan induk usaha (holding) minyak dan gas bumi (migas) beberapa waktu lalu. Dengan komposisi direksi yang baru ini harapannya bisa mempercepat implementasi holding migas.
Kedua, adanya peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang ikut menggangu operasi Kilang Balikpapan. Ketiga, adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Keempat, proyek modifikasi kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) yang belum berjalan optimal.
Kelima, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sejak berhasil dialihkan ke Pertamina dua tahun lalu belum mulai beroperasi. Keenam, ada kondisi kesehatan.
Ada lima posisi yang diganti dalam RUPS termasuk Direktur Utama Elia Massa Manik. Kemudian, Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (MPP) Pertamina Ardhy N. Mokobombang, Direktur Pengolahan Toharso, Direktur Manejemen Aset Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Pemasaran Korporat Muchamad Iskandar.
“Dengan direktur yang baru ini justru akan mempercepat proyek kilang RDMP, pengalihan TPPI, holding dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kalau bapak Iskandar sakit,” kata dia.
Adapun, susunan direksi yang baru adalah Pelaksana tugas Direktur Utama sekaligus Direktur SDM Nicke Widyawati. Selain itu, Direktur Pengolahan Budi Santoso Syarif, Direktur Keuangan Arief Budiman, Direktur Pemasaran Korporasi Basuki Trikora Putra, Direktur Pemasaran Retail Masud Hamid, Direktur Manajemen Aset, M. Haryo Junianto, Direktur MPP Heru Setiawan, Direktur Infrastruktur Gandhi Sriwidjojo.
Menurut Fajar, pemilihan direksi baru itu merupakan orang internal Pertamina, sehingga bukan diambil dari pihak luar. Alasannnya untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi Pertamina.
Adapun Fajar belum mau merinci siapa nantinya yang akan menjadi direktur utama Pertamina definitif.” Belum bisa disampaikan,” kata Fajar.
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan perubahan direksi ini merupakan implementasi Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 39 tahun 2018 yang dikeluarkan Februari lalu. Kunci dari surat keputusan itu adalah perubahan struktur dan nomenklatur. Salah satu keputusannya adalah memecah Direksi Pemasaran menjadi tiga yakni Korporasi, Ritel serta Infrastruktur dan Supply Chain.
Selain itu, Tanry mengatakan alasan penggantian direktur Pengolahan dan Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (MPPP) berkaitan dengan pengamatan dan penilaian dewan direksi. Pertamina harus segera melakukan kajian dampak dari perubahan biaya dan kenaikan harga minyak yang memengaruhi biaya pertamina. “Ini perlu penanganan yang intensif, karena memengaruhi kinerja keuangan Pertamina,” kata dia. (dit)
