MALANG – kadenews.com: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memperkenalkan program Smart Village untuk membangun desa lewat kegiatan pengabdian masyarakat.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMM Idah Zuhro mengatakan, salah satu poin dalam program Nawacita yang dicetuskan oleh pemerintahan Jokowi – JK menyebutkan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari daerah-daerah dan utamanya desa.
“Pemerintah melalui program-programnya juga telah berupaya menjangkau masyarakat desa,” katanya di Malang, Senin (2/4/2018).
Sayangnya dalam beberapa waktu terakhir, kata dia, banyak kasus-kasus penyalahgunaan tujuan dari hadirnya program-program tersebut.
Karena itulah, Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan (EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM) menggagas program”Smart Village”.
Intinya, lewat program “Smart Village” lebih menyentuh pada membangun kesadaran dan etos kerja masyarakat. Beberapa agenda yang dibuat untuk mendukung program ini diantaranya dengan membentuk kesadaran berfikir tentang lingkungan sekitar agar lebih maju.
“Masyarakat sudah harus sadar dan mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan desanya maju,” ucapnya.
Penguatan spritualitas masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk dorongan dalam membangun etos kerja yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti mampu menghadirkan kebaikan dan kebermafaatan di tengah lingkungan masyarakat itu sendiri.
“Kalau spiritualitas mereka sudah mantap maka kita dapat mendorong terbentuknya etos kerja yang berkualitas,” katanya.
Selain itu, melalui pendekatan spiritual ini diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang mampu membangun desanya dengan suka rela, mandiri serta merasa terikat oleh kepentingan bersama. Jadi kesadaran itu muncul dari dalam diri masing-masing warga dan bukan sesuatu yang dipaksakan.
“Pendekatan spritual itu dapat membentuk masyarakat yang utuh untuk berjuang bersama,” tandas Idah.
Rangkaian program yang rencananya akan diawali dengan pemetaan beberapa desa tertinggal di sekitar pesisir dan pegunungan di Kabupaten Malang pada akhir April tersebut, akan berorientasi pada tiga agenda rekayasa pemberdayaan masyarakat seperti kelembagaan, sosial dan sumberdaya pembangunan.
Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Muhammad Sri Wahyudi mengatakan berdasarkan hasil observasi lapangan beberapa agenda bersama sudah disepakati.
“Agenda-agenda yang akan kami laksanakan ini merupakan hasil observasi lapang secara umum yang dihadapi bebeberapa desa tertinggal,” jelas Wahyudi.
Pada penyelenggaraannya, agenda-agenda program ini tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu satu, dua atau tiga tahun. Perlu adanya keberlanjutan dan fokus awal pada program untuk membangun kesadaran masyarakat tentang persoalan yang ada di lingkungan sekitarnya.
“Harapannya dalam program ini masyarakat dapat didampingi dalam menemukan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghambat majunya desa tersebut,” ujar Wahyudi. (dit)
